Saturday, November 5, 2011

Hubungan antara China dengan Negara luar


Republik Rakyat Cina mempertahankan hubungan diplomatik dengan hampir seluruh negara di dunia, namun menetapkan syarat bahwa negara-negara yang ingin menjalin kerjasama diplomatik dengannya harus menyetujui klaim Cina terhadap Taiwan dan memutuskan hubungan resmi dengan pemerintah Republik Cina. Cina juga secara aktif menentang perjalanan ke luar negeri yang dilakukan pendukung kemerdekaan Taiwan seperti Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian serta Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14.
Pada 1971, RRC menggantikan Republik Cina sebagai wakil untuk "Cina" di PBB dan sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Cina juga pernah menjadi anggota Gerakan Non-Blok, dan kini tetap berperan sebagai anggota pengamat. Banyak dari kebijakan luar negerinya yang sekarang didasarkan pada konsep kebangkitan Cina yang damai.


Hubungan Cina-Amerika telah dirusak beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir. Titik-titik permasalahan termasuk pengeboman AS terhadap kedubes Cina di Belgrado pada tahun 1998 yang menewaskan tiga wartawan Cina, sebuah insiden yang disebut Cina sebagai kesengajaan namun oleh AS dinyatakan sebagai suatu kesalahan; jatuhnya pesawat AS di Tiongkok pada tahun 2001, di mana Cina menahan 24 awak pesawat tersebut dan merebut informasi yang sensitif dari pesawat tersebut, serta laporan Cox yang mengungkap aksi mata-mata Cina terhadap rahasia nuklir AS beberapa dekade sebelumnya.
Hubungan Cina-Jepang seringkali dibelenggu masalah keengganan Jepang untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf terhadap kekejamannya atas rakyat Cina dan negara Asia lain semasa Perang Dunia II, terutama dalam Pembantaian Nanjing. Sebagian badan bukan dari Barat dan pemerintah Barat mengkritik Cina kerana konon menafikan hak asasi manusia dan hubungan luar negerinya dengan pemerintah-pemerintah Barat terjejas oleh kejadian di Tian'anmen pada tahun 1989. Hak asasi manusia seringkali diungkit oleh pemerintahan-pemerintahan ini. Meskipun begitu, dengan pembangunan ekonomi Cina yang mendadak, pemerintahan-pemerintahan ini mulai menutup sebelah mata karena mau mengadakan hubungan perdagangan dengan Cina, sejajar dengan sikap hipokrit mereka. Ini dilihat semasa pemerintahan Bill Clinton di AS pada masa yang lalu, yang melihat isu hak asasi manusia tidak lagi ditekankan dalam perhubungan.
Pada bulan Mei tahun 1999, suatu pesawat perang B-2 Stealth Bomber menjatuhkan tiga buah bom yang setiap masing-masing berbobot 900 kg atas kantor kedutaan besar Cina di kota Beograd semasa pergolakan Kosovo. Bom-bom ini membunuh tiga rakyat Cina yang bekerja di kedutaan terkait. Amerika Serikat yang enggan bertanggung jawab atas kejadian yang disifatinya sebagai 'bencana' itu mengatakan bahwa hal itu adalah kesalahan menggunakan peta lama yang memberi maklumat tidak betul tentang kedudukan bangunan itu sebagai pangkalan senjata pemerintahan Yugoslavia. Pemerintah RRC tidak puas dengan penjelasan ini dan mendakwa bahwa hal itu sengaja dilakukan. Pada bulan April tahun 2001 pula, kapal terbang pengintip milik Amerika bernama EP-3E Aries II yang berada di atas pulau Hainan di Cina bertemu dengan pesawat jet Cina yang memperhatikan gerak-gerinya. Pesawat Cina terkait terhempas dan pemandunya terbunuh saat kapal pengintip AS terpaksa mengadakan pendaratan darurat di pulau Hainan. Cerita Amerika dan Cina mengenai kejadian ini berbeda sedikit kandungannya. Versi Amerika menyatakan bahwa pesawatnya berada di atas lautan internasional sedangkan RRC mendakwa ia berada di atas Zona Ekonomi Eksklusifnya. Kedua belah pihak menyalahkan pihak lawan bertanggung jawab atas insiden ini. 24 anak kapal Amerika ditahan selama 12 hari sebelum dilepaskan dan kejadian ini memberi dampak pada hubungan diplomatik kedua negara. Amerika pula tidak sedikit pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya saat pemerintah RRC mengambil keputusan atas dasar kasihan melepaskan anak-anak kapalnya itu. Satu lagi perkara terkait dengan laporan Cox, yang mendakwa pengitipan RRC telah mengkompromi rahasia-rahasia nuklir Amerika Serikat selama beberapa dekade.
Selain Taiwan, Cina terlibat dalam beberapa pertentangan wilayah lainnya:

Pada tahun 2004, negara Rusia setuju untuk menyerahkan Kepulauan Yinlong dan sebagian Kepulauan Heixiazi kepada RRC, dan sekaligus menamatkan percekcokan perbatasan antara kedua negara itu. Kedua pulau ini terletak di antara persimpangan sungai Amur dan sungai Ussuri, dan sebelum itu diatur oleh Rusia dan dituntut oleh RRC. Perkara ini sepatutnya merapatkan dan mengeratkan persahabatan antara kedua negara, akan tetapi terdapat sedikit rasa tidak puas hati dari kedua belah pihak. Orang Rusia menyifati pemberian itu sebagai kelemahan pemerintahannya mempertahankan tanah yang dirampas semasa Perang Dunia II. Petani Cossack di Khabarovsk juga tidak suka dengan kehilangan tanah olahan mereka sementara berita tentang perjanjian ini di Cina Daratan disaring oleh pemerintah RRC. Sebagian komunitas Cina di Republik Cina dan orang Cina yang dapat mengatasi saringan ini mengkritik perjanjian ini dan menyifatinya sebagai pengakuan pemerintahan Rusia atas Mongolia Luar yang diserahkan oleh Dinasti Qing saat kalah perang di bawah Perjanjian Tidak Sama Rata termasuk Perjanjian Aigun pada tahun 1858 dan Konvensi Peking pada tahun 1860 masa terdahulu sebagai pengganti penggunaan ekslusif minyak mentah Rusia. Perjanjian ini telah disahkan oleh Kongres Nasional Rakyat Cina dan Duma Negara Rusia tetapi tidak terlaksana hingga kini.
Di luar pendapat resmi negara RRC, menjadi populer untuk sejumlah nasionalis yang ekstrim untuk menuntut Mongolia, Tuva, Manchuria Luar, Kepulauan Rukyu, Bhutan, Lembah Hukawng di utara Myanmar dan kawasan timur laut Danau Balkhash di Asia Tengah.

No comments:

Post a Comment